TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Petani Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung kembali mendatangi Gedung Sate untuk berunjukrasa meminta pemerintah provinsi menjadi penengah dalam kasus sengketa tanah.
Para petani ini tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) berunjukrasa bersama dengan Front Mahasiswa Nasional (FMN). Dalam orasinya, petani meminta kasus sengketa tanah antara petani Pangalengan dengan Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP).
Koordinator aksi, Andi Nuroni, mengatakan petani mengalami intimidasi oleh sekelompok orang. Intimidasi yang dilakukan memerintahkan kepada petani Pangalengan untuk mengosongkan lahan yang selama ini mereka garap.
"Ada perilaku premanisme, teror, dan pemaksaan penandatanganan dokumen tertentu. Intinya petani harus menyerahkan tanah," katanya, Senin (6/6/2011).
Andi mengatakan ada skenario dari pihak-pihak tertentu dengan memanfaatkan laporan kepada pihak kepolisian dan akhirnya memanggil para petani karena dituduh menguasai lahan. Hal tersebut terbukti karena ketua AGRA Pangalengan, Sutarman, sudah 2 kali mendapat surat pemanggilan dari Polres Bandung dalam kasus penguasaan tanah tanpa hak.
Ia mengatakan agar pihak-pihak tertentu segera menghentikan kekerasan terhadap kaum petani penggarap di Pangalengan. "Pemprov Jawa Barat harus segera memberikan legalisasi atas lahan sengketa yang digarap petani," katanya. (*)
No comments:
Post a Comment